Pandeglang, Radar Kriminal -Puluhan Ibu - ibu Di Desa Surianeun Kecamatan Patia Kabupaten Pandeglang datangi Kantor Balai Desa Senin (22/6/...
Berdasarkan Informasi yang di himpun dari hasil investigasi dengan Warga yang ikut melakukan Unjuk Rasa Mereka menyampaikan protes Kepada Pemerintah Desa.
Yuli Mengatakan , masih banyak Warga yang tidak mendapatkan bantuan, dan Saya Juga sama tidak mendapatkan, padahal Di Kampung lain banyak Warga yang mendapatkan bantuan terutama dari Anggaran yang bersumber dari Dana Desa (DD).
Lebih lanjut Yuli, Mengatakan sebelumnya kita belum mendapatkan dari Anggaran yang pernah turun dari pusat mau pun Propinsi bahkan Bansos pun kita tidak mendapatkan. kita pun pernah menanyakan ke Desa tapi di janjikan saja nanti nunggu DD turun, "eh sudah turun kita tetap tidak mendapatkan saja, aneh nya yang mendapatkan itu Orang lebih mampu dan keadaan rumah nya pun bagus, ko kita gak dapat yang Biasa saja" ungkapnya saat diwawancarai.
Senada dengan Yuli. Warga Desa Surianeun Ahmad Bahrawi mengatakan, sudah berumah tangga selama 10 tahun dan mempunyai anak 3 belum mendapatkan bantuan dari mana pun, itu PKH, BPNT , BST atau BLT dan lainnya.
"Padahal kondisi saya menganggur selama covid ini dan keadaan rumah saya pun memprihatikan kenapa pihak desa tidak melihat itu" Ujarnya saat curhat ke Ketua Umum HMI Pandeglang saat ada persoalan yang langsung turun ke lokasi untuk melakukan investigasi.
Ahmad Bahrawi menuturkan ada sebagian warga yang dianggap kurang tepat mendapatkan bantuan, malah masuk menjadi penerima BST. Hal itu yang mendorongnya bersama puluhan emak-emak lain untuk melakukan protes ke desanya saya pun ikut melihat emak emak pada demo.
Menurutnya, emak-emak kecewa setelah mendapatkan penjelasan dari sang kepala desa, lantaran Kepala Desa setempat tidak bisa menjamin apakah mereka bakal mendapatkan bantuan. Padahal mereka yang demo, sangat berhak mendapatkan bantuan.
Sementara itu, Hadi Setiawan Selaku Formatur Ketua Umum HMI Cabang Pandeglang menuturkan sangat prihatin dan miris ketika turun langsung ke akar rumput untuk mendengar keluhan-keluhan warga soal polemik BST atau bantuan Covid-19.
"Dalam hal ini Bupati sebagai kepala Daerah harus turun, Saya yakin disetiap pelosok Desa Dan kecamatan menuai polemik soal BST, jangan hanya pencitraan di media saja seolah olah sudah merata keadilan BLT ini ,tidak sesuai dengan yang ada di lapangan" ujarnya.
Menurutnya, kami akan tetap konsisten bersama masyarakat, mendengar keluhan-keluhan dibawah ternyata sangat miris sekali saat turun mendampingi masyarakat.
Selain itu juga, bantuan BST atau bansos Covid-19 yang sudah ditetapkan harap harus dievaluasi dan kami dari HMI Pandeglang juga mendorong Bankeu Provinsi yang berjumlah 55 Miliyar yang saat ini belum cair harus tepat sasaran penerimanya, pungkasnya
"Pertanyaannya, Kenapa BST menggunakan Anggaran Bantuan Keuangan Provinsi Bukan APBD atau Silpa anggaran tahun sebelumnya ?," pungkasnya. **(Rohmat/Ags)
COMMENTS