BUMDes di Labuhanbatu Mangkrak, Pengamat Anggaran Sumut Responsif

LABUHANBATU-Radar Kriminal ,Aktifis pengamat anggaran Sumatera Utara memberikan tanggapan atas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) d...

LABUHANBATU-Radar Kriminal,Aktifis pengamat anggaran Sumatera Utara memberikan tanggapan atas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Labuhanbatu banyak bermasalah dan tidak berkembang seperti yang terjadi di Desa Meranti Paham dan Desa Sei Sentosa Kec. Panai Hulu.

      

Menurut pengamat anggaran Sumut Elfenda Nanda belum lama ini mengatakan bahwa tidak berkembangnya usaha BUMDes yang dikelola pengurus adalah tanggungjawab Kepala Desa (Kades). Sebab jelasnya, Kades merupakan bagian susunan pengurus sebagai penasehat.

      

"Secara berkala pengurus BUMDes menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) kepada Kades. Jadi tidak logika Kades tidak mengetahui terjadi permasalahan usaha BUMDes tidak berkembang," cetusnya.

       

Ia juga menyayangkan sikap salah seorang oknum Kades di Kec. Panai Hulu tidak bersedia permasalahan BUMDes untuk dikonsumsi publik. Permasalahan tidak berkembangnya usaha BUMDes, katanya, bukan rahasia umum lagi.

      

Sementara itu, Koordinator Advokasi & Kajian Hukum FITRA Sumut Siska Barimbing dalam  Pers Realisenya, Sabtu (11/7/2020) mengatakan bahwa permasalahan tidak berkembangnya usaha BUMDes adalah rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) pengurus untuk menerapkan kewirausahaan.

      

"Pembentukan usaha tidak sesuai dengan potensi dan kebutuhan serta buruknya manajemen, dikelola secara tidak profesional serta minimnya pengawasan adalah indikator utama penyebab tidak berkembangnya usaha BUMDes," jelasnya.

       

Ia juga menyayangkan penyertaan modal untuk usaha BUMDes dari sumber anggaran Dana Desa (DD) jumlahnya tidak sedikit,namun karena dikelola secara tidak profesional akhirnya menyebabkan kerugian.

       

Pengelolaan BUMDes, katanya, harus dilakukan secara transparan dengan membuat sistem pelaporan secara periodik kepada pemerintahan desa dan mengumumkannya kepada masyarakat.

      

"BUMDes dibangun dengan penyertaan modal yang bersumber dari DD oleh karenanya harus dikelola dengan transparan dan akuntabel jangan sampai menjadi ajang korupsi baru. Begitu juga Inspektorat, jika persoalannya sudah masif tidak cukup hanya pembinaan tapi proses penegakan hukum harus berjalan agar memberikan efek jera kepada pengurus BUMDes," tegasnya.

       

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu dalam perihal ini belum memberikan klarifikasi.( Dharma Bakti)