Mimika,Radar Kriminal.com -pernyataan bupati mimika eltinus omaleng pada apel senen 20 juli 2020 pagi berbuntut panjang akibatnya solidarita...
Mereka menilai bupati omaleng rasisme karena sebagai pimpinan daerah hal semacam itu tidak seharusnya di sampaikan dalam forum umum apalagi di lingkungan ASN dan akibatnya ini menjadi perdebatan serta perbinca ngan di masyrakat termasuk di media sosial pernyataan tersebut di nilai telah melecehkan dan tidak menghargai mereka yang telah berjuang bersama diri nya pada pilkada lalu.
Rator simun renjaan menyatakan urusan pemeri ntah antara dirinya dan wakil bupati merupakan urusan mereka berdua tetapi jangan membawa nama suku ras dan etnis dalam sambutan tersebut sebagai anak adat kami sangat kecewa dan itu sangat tidak pantas. kalau pun hari ini bisa menuntut beliau kami akan menuntut beliau sampai kemana saja untuk mempertanggung jawabkan pernyataanya dia .tegasnya
Bupati di minta memberikan klarifikasi terhadap pernyataan yang bersifat rasisme terhadap suku bangsa dan etnis tertentu ke publik melalui media cetak elektrinik maupun media sosial
Menurutnya hal tersebut sangat mencederai semangat kebhinikaan sebagai sesama anak bangsa dan merupakan pelanggaran terhadap undang undang nomor 20 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. 
Poin ini sangat mencederai kami kami di waktu susah pak bupatj datang dan memohon dan meminta dukungan dari kami begitu di waktu senang beliaj lupa kami ujarnya.
Wartawan tolong kasih naik ke media kami ini bukan suku yang datang untuk menghancurkan atau mencari harta kekayaan di sini untuk membangun daerah kami bahkan tulang belulang nenek moyang kami mati di tanah ini agar negeri ini lebih maju dan ketika tanah ini mulai terbuka semua orang datang bapak bupati lupa dan itu sebagai bentuk teguran buat kami .
Simon menegaskan jika bupati omaleng ingin memulangkan semua masyarakat sukunya maka ia harus menggali semua tulang belulang leluhurnya yang telah mati di negeri ini angkat serahkan dan kami akan pulang serta bupati harus membayar perjuangan leluhur kami yang datang dan membuka terang negeri ini kami tidak seperti orang lain yang tulang belulang nya di bawa pulang ke kampung halaman tegasnya ia menyatakan bahwa seba gai orbanisasi menilai anak muda di mimika mereka memiliki kewajiban menjaga kamtibmas di mimika hal ini mereka tunjukan selama beberapa tahun terahir yang berdampak menurunya kasus kasus kriminal sampai hari ini tidak ada kekacauan seperti dulu dan kami sangat mencintai negeri ini dan semua masytakat ujarnya.
Anton lado menambahkan kedatangan mereka ke DPRD untuk menunjukan bahwa mereka memiliki hati membangun negeri mereka ingin senerginitas antara pimpinan daerah selalu terjalin komunikasi. kami antarkan bupati karena beliau anak tanah dan tidak mau beliaj sedih di kemudian hari setelah selesai jabatan jangan sampai orang lain mempengaruhi mengadu dan menggiring beliau kemudian kedepan ada proses hukum ini persoalan dan hati inilah yang menuntun kami sehingga kami datang di tempat ini ujarnya.
Selanjutnya ia menambah kan bahwa ada suku yang sejak tahun 1928 sudah ada di mimika sebelum NKRI lahir kami tidak mau di pengaruhi orang lain yang mengadu domba bupati dan wakil bupati karena kemaren wakil bupati telah menjerumuskan dirinya untuk membelah penghina an penghinaan terhadap bupati ini beliau perlu dengar dan kami jujur sampai dengan air mata kami menangis dan terluka.
Di orasi berikutnya rudi abdurachman perwakilan dari kerukunan keluarga madura ( KKM ) meminta DPRD agar menerima penyampean aspirasi mereka sebagai bagian dari kesatuan NKRI ia menyebut kan bahwa mereka merasa keberatan atas sikap dan pernyataan bupati omaleng sebagai pimpinan daerah di apel pagi dan seharusnya tidak boleh terjadi apalagi di sampaikan di depan umum dan kami datang menuntut keadilan dan sakit hati kami melalui DPRD dewan harus menerima sikap pernyataan kami karena kalian adalah aspirasi suara rakyat.
Demo damai berlangsung selama dua jam lebih dan ini tidak di hadiri oleh satupun anggota DPRD mimika pasalnya saat ini mereka tengah melakukan reses hal ini di sampaikan oleh sekertatis dewan anasias faot.
Anasias faot menjelaskan bahwa semua anggota DPRD mimika saat ini sedang melakukan reses sampai tanggal 27 juli mendatang sebagai sekertaris DPRD kabupaten mimika saya menerima tetapi dengan catatan rekomendasi ini saya kembalikan ke saudara dan setelah tanggal 27 juli akan saya fasilitasi forum ini untuk bertemu dengan anggota DPRD .
Solidaritas nusantara penegak keadilan dalam demo ini menyampaikan sembilan ( 9) pernyataan sikap
Pertama mendesak DPRD mimka melakukan rapat dengar pendapat dengan bupati mimika agar di lakukan evaluasi terkait surat keputusan pengangka tan pimpinan OPD pada tanggal 17 juli 2020 karena tidak melibatkan wakil bjpati untuk memberikan saran dan masukan sesuai dengan tugas dan kewenanganya yang di atur dalam undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
Kedua bupati omaleng di minta meninjau kembali tentang pengangkatan pimpinan OPD karena cacat hukum karena tidak sesuai dengan mekanisme tengang lelang jabatan untuk eselon dua 2 tiga 3 dan empat 4 .
Ketiga meminta kementrian dalam negeri dan kementri an pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi bitokrasi untuk memberikan tegoran dan memanggil bupati untuk memberikan klarifikasi terkait pengangkatan pimpinan OPD karena tidak sesuai dengan mekanisme hukum peraturan dan perundang undangan yang berlaku
Ke empat bupati omaleng tidak melibatkan wakil bupati dalam mengambil keputusan strategis terhadap keberhasilan visi dan misi bupati dan wakil bupati terutama berhubun gan dengan penempatan pejabat pada OPD secara tepat dan berkopetensi yang mana pada kenyataanya hanya menggunakan segelintir orang dan kelompok kepentingan tertentu
Kelima meminta kementrian dalam negeri memberikan tegoran dan evaluasi pernyataan bupati mimika tentang kelompok tertentu yang di lantik dalam jabatan strategis dalam jumlah yang lebih banyak karena mereka menggunakan uang sendiri dan mobilisasi sendiri pada saat pilkada dan hal ini sangat bernuansa gratifikasi
Keenam menyatakan mosi tidak percaya terhadap bupati mimika karena telah menghianati perjuangan bersama pasangan yohanes jhon rethob.
Ke tujuh msnolak dengan tegas proses penghentian seleksi sekertaris daerah kabupaten mimika serta menolak pelantikan pjs sekda mimika tanggal 20 juli 2020 sesuai surat keputusan nomor 2812/ 04/ BKSDM tentang surat tugas perintah pelaksana tugas sekda dan bertentangan dengan pembatalan surat gubernur nomor 133/ 10002/ SET tanggal 22 juli 2020.
Kedelapan meminta bupati mimika melakukan klarifika si terkait pernyataan yang bersifat resisme dan diskrimknasi terhadal suku ras dan etnis tertentu secara terbuka ke publik melalui media cetak dan media elektronik juga media sosial terkait pernyataan pada senen tanggal 22 juli 2020 karena bertentangan dengan semangat rasa kebhinikaan sesama anak bangsa dan melanggar undang undang no 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis ke sembilan apabila tuntutan kami tidak di menjadi perhatian dan tidak di tindak lanjuti maka kami menyatakan mosi tidak percaya kepada bupati mimika surat pernyataan sikap ini tembusanya ke presiden mendagri menpan gubernur propensi papua pjs sekda propensi papua dan DPRD mimika(Rudi abdurachman)
COMMENTS