LBH MERAH PUTIH TASIKMALAYA DESAK PEMKOT TASIKMALAYA BERIKAN KLARIFIKASI STATUS ASET TANAH SDN 3 CIBUNIGEULIS BUNGURSARI: "JANGAN MANCLA-MENCLE"

Kota Tasikmalaya, Radar Kriminal Kuasa hukum non-litigasi dari ahli waris yaitu Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) MERAH PUTIH TASIKMALAYA ...

Kota Tasikmalaya, Radar Kriminal

Kuasa hukum non-litigasi dari ahli waris yaitu Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) MERAH PUTIH TASIKMALAYA mendesak Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk segera memberikan klarifikasi resmi dan tegas terkait status aset kepemilikan tanah SDN 3 Cibunigeulis, Kecamatan Bungursari. LBH menilai sikap Pemkot selama ini terkesan tidak konsisten, berubah-ubah, dan cenderung menghindari kejelasan hukum atas objek tanah yang disengketakan tersebut.

Berdasarkan hasil konfirmasi kepada RadarKriminal, Endra Rusnendar, S.H., selaku Pembina LBH MERAH PUTIH TASIKMALAYA menyampaikan bahwa pihaknya telah beberapa kali melakukan komunikasi, audiensi, hingga menyampaikan permohonan resmi kepada pihak Pemkot melalui Dinas Pendidikan maupun Bidang Aset Daerah. Namun hingga saat ini, belum ada pernyataan yang secara resmi menyatakan dasar hukum penguasaan tanah SDN 3 Cibunigeulis yang dibangun di atas tanah milik ahli waris almarhum Kunjan Syarif.

“Kami meminta Pemkot Tasikmalaya tidak terus-menerus mancla-mencle dalam menyikapi persoalan ini. Hak rakyat tidak bisa diabaikan begitu saja. Bila memang ada dasar hukum sah atas penguasaan tanah, silakan dibuka secara transparan. Tapi jika tidak ada, maka Pemkot wajib memulihkan hak kepemilikan kepada para ahli waris, melihat daripada data yang diperoleh LBH MERAH PUTIH dari BPKAD Kab.Tasikmalaya bila penyerahan aset Pemkab kabupaten Tasikmalaya kepada Pemkot Tasikmalaya pada tanggal 15 Desember 2003 itu seluas 241m² melalui surat jawaban resmi pada tanggal 18 juli 2025, bukan seluas 1215m² seperti gambar ukur yang ada di aset a.n Pemkot Tasikmalaya. ” tegas Endra.

LBH MERAH PUTIH TASIKMALAYA juga menyoroti adanya indikasi ketidaksesuaian administrasi terkait Surat Pernyataan Hibah Tahun 2014 yang diduga bermasalah secara hukum. Oleh karena itu, LBH meminta agar seluruh proses penyelesaian dilakukan secara terbuka, akuntabel, dan tidak menyudutkan pihak yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum.

“Kami akan terus mengawal kasus ini, baik melalui pendekatan hukum non-litigasi maupun langkah-langkah hukum lanjutan apabila diperlukan. Ini bukan sekadar perkara tanah, ini soal keadilan,” pungkas Endra.

LBH MERAH PUTIH TASIKMALAYA menegaskan akan terus berjuang bersama masyarakat dan ahli waris untuk memastikan hak-hak yang diduga dirampas harus segera dikembalikan sebagaimana mestinya.

- Endra R