LBH MERAH PUTIH TASIKMALAYA ; Kejagung RI, Bidang Pidsus Jangan Diam – Sengketa Tanah SDN 3 Cibunigeulis Sudah Resmi Masuk, Segera Tindaklanjuti!

  KOTA TASIKMALAYA,RadarKriminal .com. LBH Merah Putih Tasikmalaya dengan tegas mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Bidang P...

 

KOTA TASIKMALAYA,RadarKriminal .com.

LBH Merah Putih Tasikmalaya dengan tegas mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Bidang Pidana Khusus untuk segera memproses dan menindaklanjuti laporan kasus sengketa tanah SDN 3 Cibunigeulis, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, yang secara resmi telah masuk ke meja Kejagung sejak 16 Juli 2025.

Kasus ini dinilai bukan perkara biasa. Laporan yang diajukan mencakup dugaan penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran hak kepemilikan, dan potensi tindak pidana korupsi terkait penggunaan aset tanah yang dipakai untuk fasilitas pendidikan. LBH Merah Putih menegaskan bahwa setiap hari penundaan berarti memperpanjang ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan pihak-pihak yang sah secara hukum.

“Bidang Pidsus Kejagung tidak boleh ragu. Jangan tunggu sampai tekanan publik meledak. Kami minta segera lakukan pemanggilan kepada Pemkot Tasikmalaya, khususnya Dinas Pendidikan, untuk memberikan keterangan resmi terkait legalitas penguasaan lahan tersebut,” tegas Pembina LBH Merah Putih Tasikmalaya.

LBH menilai sikap Pemkot Tasikmalaya selama ini terkesan mengulur-ulur dan menghindari transparansi. Padahal, status tanah ini berkaitan langsung dengan hak pendidikan masyarakat. “Ini bukan hanya soal sertifikat tanah, ini soal keadilan dan masa depan generasi. Jangan sampai pendidikan rakyat dibangun di atas pondasi pelanggaran hukum,” ujarnya.

Desakan ini, kata LBH, sekaligus menjadi peringatan bahwa Kejagung memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menunjukkan bahwa hukum benar-benar bekerja, tidak hanya pada kasus besar di ibu kota, tapi juga kasus di daerah yang menyangkut kepentingan rakyat luas.

LBH Merah Putih menutup pernyataannya dengan komitmen penuh untuk mengawal kasus ini hingga ada kepastian hukum yang final. “Kami akan terus bersuara, menekan, dan membuka setiap fakta di lapangan. Karena hukum yang diam adalah pengkhianatan terhadap rakyat.”

- Endra R