PEMKOT TASIKMALAYA MANGKIR MESKI DI SOMASI LBH MERAH PUTIH TASIKMALAYA

Terkait Status Kepemilikan Tanah SDN 3 Cibunigeulis Kota Tasikmalaya, Radar Kriminal LBH MERAH PUTIH TASIKMALAYA menyayangkan sikap Pemerint...

Terkait Status Kepemilikan Tanah SDN 3 Cibunigeulis

Kota Tasikmalaya, Radar Kriminal

LBH MERAH PUTIH TASIKMALAYA menyayangkan sikap Pemerintah Kota Tasikmalaya yang terkesan mangkir dan mengabaikan somasi resmi pertanggal 7 juli 2025 yang telah dilayangkan terkait status kepemilikan tanah SDN 3 Cibunigeulis, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya.

Somasi yang dilayangkan LBH MERAH PUTIH TASIKMALAYA merupakan bagian dari upaya hukum non-litigasi yang dilakukan atas permintaan dan kuasa ahli waris sah dari almarhum Kunjan Syarif, pemilik tanah yang selama ini digunakan sebagai lahan SDN 3 Cibunigeulis. Meski telah diberikan tenggat waktu untuk memberikan tanggapan secara resmi, hingga hari ini Pemkot Tasikmalaya belum menunjukkan itikad baik dalam bentuk klarifikasi maupun jawaban tertulis.

Endra Rusnendar, S.H., selaku Pembina LBH MERAH PUTIH TASIKMALAYA menyatakan bahwa sikap diam Pemkot Tasikmalaya merupakan bentuk pengabaian terhadap hak-hak hukum warga negara dan memperlihatkan ketidaktransparanan dalam pengelolaan aset daerah.

Berdasarkan hasil konfirmasi kepada RadarKriminal, Endra Rusnendar SH menyampaikan, "Kami telah melakukan pendekatan persuasif, administrasi, hingga audensi formal dengan pihak-pihak terkait, namun hasilnya nihil. Oleh karena itu, kami mengeluarkan somasi sebagai bentuk peringatan keras agar Pemkot segera menyelesaikan persoalan ini secara terbuka dan bertanggung jawab. Jika tidak, kami akan menempuh langkah hukum lebih lanjut,” tegas Endra.

Tanah seluas kurang lebih 900 meter persegi tersebut diketahui tidak pernah secara sah dihibahkan, dan klaim aset oleh Pemkot Tasikmalaya dianggap tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Hal ini menjadi penting untuk segera diselesaikan demi keadilan bagi para ahli waris dan kepastian hukum bagi masyarakat.

LBH MERAH PUTIH TASIKMALAYA mendesak agar Walikota Tasikmalaya beserta jajarannya memberikan klarifikasi resmi dan membuka dokumen-dokumen aset yang menjadi dasar klaim kepemilikan. Masyarakat berhak tahu, dan ahli waris berhak atas keadilan.

- Endra R