Dugaan Pemotongan Rp 7,2 Miliar Penghasilan ASN, LBH Merah Putih Tasikmalaya Desak Kejari Usut Tuntas!

Kota Tasikmalaya, Radar Kriminal  Kasus dugaan pemotongan penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Tasikmalaya semakin p...

Kota Tasikmalaya, Radar Kriminal 

Kasus dugaan pemotongan penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Tasikmalaya semakin panas. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Merah Putih Tasikmalaya resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang ke Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya.

Dalam laporan bernomor 023/YLBH-MP/IX/2025, LBH Merah Putih mengungkap adanya pemotongan sebesar 2,5% dari tunjangan penghasilan ASN yang diduga secara sepihak disalurkan ke BAZNAS Kota Tasikmalaya.

Diduga Rugikan ASN Rp 7,2 Miliar Per Tahun Berdasarkan konfirmasi kepada RadarKriminal, Endra Rusnendar SH menyampaikan, perhitungan LBH Merah Putih:

- ASN di Kota Tasikmalaya berjumlah sekitar ±8.000 orang.

- Rata-rata tunjangan penghasilan ASN Rp 3 juta per bulan.

- Total tunjangan per bulan Rp 24 miliar.

- Potongan 2,5% = Rp 600 juta per bulan, atau Rp 7,2 miliar per tahun.

Endra Rusnendar SH menambahkan,“Ini jelas pelanggaran serius. ASN berhak menerima gaji dan tunjangan penuh tanpa potongan ilegal. Jika benar Rp7,2 miliar dipotong tiap tahun, itu bisa masuk kategori tindak pidana korupsi,” tegas Endra Rusnendar, S.H., Pembina LBH Merah Putih Tasikmalaya.

Tak Ada Dasar Hukum?

LBH Merah Putih menilai, kebijakan pemotongan ini melanggar berbagai aturan:

- UU No. 23 Tahun 2011 tentang Zakat menegaskan zakat harus sukarela, tidak boleh dipaksakan.

- UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, Pasal 21, menyatakan ASN berhak atas gaji dan tunjangan penuh.

- Pasal 2 dan 3 UU Tipikor, Pasal 421 KUHP, hingga Pasal 374 KUHP bisa menjerat oknum pejabat jika terbukti.

Desakan Hukum

LBH Merah Putih meminta Kejari Tasikmalaya segera:

1. Menyelidiki pejabat Pemkot, terutama Bagian Kesra Setda.

2. Memeriksa aliran dana ke BAZNAS Kota Tasikmalaya.

3. Menghentikan praktik pemotongan penghasilan ASN yang dinilai ilegal.

“ASN bukan sapi perahan. Hak mereka dijamin undang-undang. Jika praktik ini dibiarkan, sama saja dengan merampok berjubah kebijakan,” tambah Endra.

Diawasi KPK & Ombudsman

Laporan LBH Merah Putih juga ditembuskan ke Jaksa Agung, Kejati Jawa Barat, KPK, dan Ombudsman RI. Langkah ini untuk memastikan kasus tidak berhenti di meja Kejari semata.

“Publik berhak tahu kemana aliran dana Rp600 juta per bulan itu. Jangan sampai ada permainan gelap yang merugikan ASN dan rakyat,” pungkasnya.

- Endra R