Pandeglang, RK Kekhawatiran wali murid terhadap keselamatan siswa SD Negeri Cijakan 2, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Bant...
Pandeglang, RK
Kekhawatiran wali murid terhadap keselamatan siswa SD Negeri Cijakan 2, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, kian menguat. Hingga April 2026, sekolah yang terdampak proyek pembangunan Tol Serang–Panimbang (Serpan) itu belum juga direlokasi, meski pembebasan lahan di sekitarnya telah berlangsung sejak beberapa tahun lalu.
Pantauan di lapangan menunjukkan, sebagian besar bangunan warga di sekitar Kampung Gunung Cangri, Desa Cijakan, telah dibongkar dan diratakan. Namun, aktivitas belajar mengajar di SDN Cijakan 2 masih berlangsung di lokasi lama, di tengah lingkungan proyek yang dinilai tidak lagi kondusif.
Salah satu wali murid, Muksin, yang juga orang tua siswa kelas VI, mengaku resah dengan kondisi tersebut. Ia menilai, ketidakpastian relokasi sekolah berpotensi membahayakan siswa.
“Sebagai orang tua murid, kami tentu khawatir. Sudah lama dibahas soal relokasi, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan. Padahal kondisi lingkungan sudah berubah karena proyek,” ujar Muksin, Kamis (23/4/2026).
Ia menambahkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak, termasuk Ketua DPC BPPKB Kabupaten Pandeglang, Ahmad Hotib, guna mendorong percepatan penyelesaian persoalan tersebut.
“Kami berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata agar relokasi sekolah bisa segera terealisasi demi keselamatan anak-anak,” tegasnya.
Senada, tokoh masyarakat Desa Cijakan, Endan Sunandar atau yang akrab disapa Dadan, menyebut hingga kini belum ada realisasi relokasi maupun pembayaran lahan pengganti sekolah.
“Sampai sekarang belum ada relokasi, termasuk pengadaan lahan pengganti juga belum dibayar. Kami berharap pemerintah kabupaten maupun provinsi, termasuk dinas terkait seperti Disdikpora dan PPK Lahan, segera menyelesaikan persoalan ini,” ungkapnya.
Dadan yang juga menjabat Kepala Desa Cijakan periode 2015–2021 menjelaskan, pembebasan lahan untuk proyek tol sebenarnya telah dimulai sejak 2017 dan telah melalui penetapan lokasi (penlok), termasuk area sekolah.
“Seharusnya sejak awal sudah ada perencanaan relokasi. Tapi sampai sekarang, tahun 2026, belum ada penyelesaian,” katanya.
Ia juga menyoroti dampak langsung aktivitas pembongkaran di sekitar sekolah yang dinilai mulai memengaruhi kondisi bangunan.
“Setelah ada alat berat yang merobohkan bangunan di sekitar, muncul debu, dan bangunan sekolah sudah mulai retak serta bocor. Ini tentu menjadi kekhawatiran,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dadan mengingatkan potensi risiko yang lebih besar apabila pembangunan berlanjut tanpa relokasi sekolah terlebih dahulu, terutama saat proses pemadatan tanah menggunakan alat berat.
“Kami khawatir jika nanti ada proses pemadatan dengan alat berat yang getarannya kuat, bisa berisiko terhadap bangunan sekolah dan keselamatan siswa,” katanya.
Menurut informasi yang dihimpun, proses pembongkaran bangunan di sekitar lokasi dilakukan oleh pihak PPK Lahan, yang disebut-sebut bekerja sama dengan pihak pelaksana proyek.
Atas kondisi tersebut, masyarakat berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret, termasuk mempercepat penyediaan dan pembayaran lahan pengganti agar pembangunan sekolah baru dapat segera dilakukan.
“Harapan kami jelas, pemerintah segera bertindak agar sekolah ini bisa dipindahkan ke lokasi yang lebih aman dan layak,” pungkasnya.
Redaksi membuka ruang hak jawab bagi pihak terkait untuk memberikan klarifikasi.
(YEN)
COMMENTS