YLBH-MERAH PUTIH TASIKMALAYA :“JANGAN SERET MARWAH KEJAKSAAN KE DALAM SATIRE MURAH DAN OPINI MENYESATKAN”

Kota Tasikmalaya, Radar Kriminal  YLBH-Merah Putih Tasikmalaya menyayangkan munculnya komentar di media sosial yang secara terang-terangan m...

Kota Tasikmalaya, Radar Kriminal 

YLBH-Merah Putih Tasikmalaya menyayangkan munculnya komentar di media sosial yang secara terang-terangan membangun narasi seolah-olah lembaga Adhyaksa/kejaksaan hanya dijadikan “tukang koreksi berita”. Pernyataan demikian bukan sekadar opini biasa, tetapi telah memasuki wilayah etika publik yang berpotensi merendahkan marwah institusi penegak hukum Negara Republik Indonesia.

Perlu dipahami, Kejaksaan bukan lembaga main-main yang bisa dijadikan bahan satire receh demi menggiring opini publik. Kejaksaan adalah institusi negara yang memiliki kewenangan konstitusional dalam penegakan hukum, termasuk menerima laporan masyarakat apabila terdapat dugaan unsur pidana, penyalahgunaan kewenangan, maupun potensi kerugian negara.

Maka ketika ada pihak yang secara sengaja melontarkan narasi:

> “Apakah Kejaksaan mau jadi tukang koreksi berita…”

hal tersebut patut diduga sebagai bentuk penyederhanaan, pelecehan verbal, dan pengerdilan fungsi institusi penegak hukum di ruang publik.

Kami mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat bukan berarti bebas merendahkan lembaga negara dengan balutan satire, sinisme, maupun framing seolah aparat penegak hukum dapat dipermainkan dalam opini media sosial.

Terlebih lagi apabila komentar tersebut:

- menggiring persepsi publik sebelum proses berjalan;

- mendiskreditkan pihak pelapor;

- mendahului kewenangan aparat;

- serta membangun asumsi seolah laporan masyarakat pasti “salah alamat”.

Sikap demikian menunjukkan minimnya kedewasaan berdemokrasi dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum baru apabila terus dipertontonkan secara sengaja dan berulang.

YLBH-Merah Putih Tasikmalaya menegaskan: Tidak seorang pun berhak mendikte ataupun merendahkan kewenangan Kejaksaan melalui narasi provokatif di media sosial. Penilaian mengenai ada atau tidaknya unsur pidana adalah domain aparat penegak hukum, bukan ruang olok-olok publik demi mencari panggung komentar.

Kami juga mengingatkan kepada seluruh pihak agar berhati-hati dalam menggunakan istilah, analogi, maupun satire yang menyerempet penghinaan terhadap institusi negara. Sebab dalam negara hukum, setiap ucapan yang disampaikan di ruang digital memiliki konsekuensi yuridis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jangan sampai dalih “sekadar komentar” justru berubah menjadi peristiwa hukum baru akibat kegagalan mengendalikan narasi dan etika publik.

YLBH-Merah Putih Tasikmalaya tetap menghormati kebebasan berpendapat, namun kebebasan tersebut wajib disertai tanggung jawab moral, etika, dan penghormatan terhadap institusi penegak hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Kritik boleh, tetapi jangan menjadikan institusi negara sebagai bahan olokan yang merusak marwah hukum itu sendiri.”

- Endra R